Formaci

Akibat Intoleransi: Nasionalisme Berketuhanan di Indonesia

Jeremy Menchik*

 

Dalam hukum Indonesia salah satu yang menjadi tugas negara adalah hirasatud-din wa siyasatuddunya: melindungi agama dan mengatur urusan dunia. Melindungi agama dari orang-orang yang akan menodai, merusak, dan menghancurkannya. Di Indonesia, ada kebebasan beragama tapi tidak ada kebebasan untuk merusak agama di antara warga negara. Salah satunya dengan mengganggu, merusak ajaran, atau melalui aktivitas-aktivitas yang menyebabkan konflik sosial sebagaimana yang dialami oleh kelompok-kelompok “menyimpang” (bid’ah).
Maman Abdurrahman, Ketua Persatuan Islam (Persis)
Pendahuluan
Sejak jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998, Indonesia menjadi negara yang cukup akrab terkait konflik internal: kelompok siap-siaga (vigilante) kaum Muslim menyerang kelompok-kelompok kecil, sekte Muslim yang disisihkan secara sosial, Ahmadiyah. Ahmadiyah merupakan sekte kontroversial dengan pengikut di seluruh dunia. Banyak Muslim Sunnimenuduh bahwa Ahmadiyah bukanlah Muslim karena mereka mengakui pendirinya, Mirza Ghulam Ahmad, sebagai Nabi. Klaim mereka (vigilantes) bahwa Ahmadiyah merusak Islam dengan mempropagandakan kepercayaan ada nabi lain setelah Nabi Muhammad dan menyebut Ahmadiyah sebagai “sekte menyimpang”, merujuk pada dekret Presiden 1965 bahwa semua masyarakat Indonesia harus mengakui salah satu dari enam agama yang telah ditetapkan oleh negara: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konfusianisme. Setelah sepuluh tahun, pilar-pilar demokrasi Indonesia, negara, polisi, dan kelompok sipil Muslim, enggan atau tidak mampu menghentikan penyerangan tersebut.
Apa yang menjelaskan kekerasan berkepanjangan terhadap Ahmadiayah? Jika ada, kenapa Ahmadiyah yang menjadi target paling utama? Penjelasan umum, ancaman penyerangan-penyerangan adalah sebagai hasil dari demokratisasi, desentralisasi, dan pengaruh kelompok kecil tapi cukup “berisik” seperti, Front Pembelas Islam (FPI), dan Hizbu Tahrir Indonesia, yang menggunakan berbagai isu untuk memperoleh dukungan publik. Sebagaimana International Crisis Group jelaskan, “Dengan diadakannya pemilihan langsung pada 2005 sampai ke tingkat daerah, kelompok-kelompok garis keras menemukan jalan untuk memepengaruhi polisi setempat melarang penggunaan alkohol hingga menutup masjid-masjid Ahmadiyah. Human Right mendukung negara untuk menekan kelompok-kelompok garis keras ini. Sekretaris Negara Amerika Serikat, Hillary Clinton’s memuji Indonesia karena transisi demokrasinya, advokat Human Right Andreas Harsono pada waktu yang cukup lama mengecap Indonesia “tidak memiliki bayangan mengenai demokrasi Muslim” karena keengganan negara untuk melindungi minoritas agama.
Penjelasan intoleransi terhadap Ahmadiyah ini sesuai dengan asumsi karakter Islam yang moderat di Indonesia dan negara sekuler: para sarjana terdulu telah menyatakan berbeda dengan negara-negara di Timur Tengah, negara mayoritas-Muslim terbesar di dunia (Indonesia), gerakan-gerakan Islamis selalu gagal mendapat posisi dalam pemerintahan. Contohnya, ahli sejarah Robert Elson menegaskan bahwa Islam menggunakan sedikit pengaruh politik Indonesia sebelum kemerdekaan 1945, dan pasca kemerdekaan Islam masih ”termarjinalisasi dan secara relativ dianggap tidak penting dalam pengertian politik” dan sangat dipengaruhi oleh pemikiran politik yang biasanya disebut “nasionalisme sekuler”. Namun asumsi ini tidak didukung oleh data empiris, survei terkini dengan pemimpin-pemimpin Muslim Civil Society dibanding dengan mengusulkan toleran terhadap Ahmadiyah, mayoritas justru setuju bahwa Ahmadiyah tidak diperbolehkan menduduki jabatan publik, membangun rumah ibadah, atau mengajar pendidikan Islam. Namun, masih pemimpin yang sama, menyetujui bahwa Kristen dan Hindu diijinkan melakukan ritual agama dan diberi kebebasan politik lebih besar. Ahmadiyah, nampaknya, menjadi tanda kelemahan Indonesia yang sering dipuji sebagai “brand Islam toleran”.
begitupun intoleransi terhadap  Ahmadiyah yang dihasilkan dari demokratisasi baru-baru ini, sebenarnya pernah terjadi pada awal pendirian negara 1945 dan terus terjewantahkan dalam kebijakannya. Penutupan masjid Ahmadiyah di Indonesia yang pertama adalah perintah bupati Batavia 1936. Organisasi Muslim menganggap Ahmadiyah bid’ah pada tahun 1920an dan 1930an, dan 1980 sampai dengan 2005, Majlis Ulama Indonesia (MUI) dan majlis-majlis daerah mengeluarkan beberapa fatwa untuk menentang sekte tersebut. Pemerintah Provinsi dan Kota melarang Ahmadiyah sepanjang tahun 1970, 1980, dan 1990an. Menurut Menteri Agama (MORA), agama adalah sesuatu yang istimewa, dan gerakan-gerakan sinkretis seperti kepercayaan Jawa dan gerakan bid’ahseperti Ahmadiyah tidak diakuinya. Meskipun dengan klaim “demokrasi sekuler” negara sepenuhnya terlibat dalam pembatasan yang kuat terkait ortodoksi agama.
Dalam esai ini, saya mengusulkan teori alternatif mengenai intoleransi Ahmadiyah dengan menggali berbagai aspek yang terlewatkan dari kesemerawutanhubungan antar agama dan nasionalisme. Saya mengusulkan bahwa pemberian hak istimewa terhadap ortodoksi agama dan mengikis pluralisme negara Indonesia dapat membentuk nasionalisme agama yang mengabaikan teori apa yang saya sebut dengan “nasionalisme berketuhanan”. Istilah “nasionalisme agama” biasanya dianggap sebagai penganut agama tertentu seperti, nasionalisme Yahudi, Islam, Hindu, Kristen, dan Budha. Meskipun masih menuntut masyarakat untuk percaya pada Tuhan, namun jalan untuk menuju tuhan mereka harus memilih, brand nasionalisme Indonesia semata-mata adalah agama tetapi yang tidak dikhususkan untuk agama tertentu.
Saya membuat teori nasionalisme berketuhanan sebagai komunitas yang dibayangkan (imagine community) yang mengikat kebersamaan, ortodoksi kepercayaan, dan dimobilisasi oleh negara yang bekerjasama dengan komunitas agama di dalam masyarakat. Selama masyarakat percaya pada jalan Tuhan yang telah diputuskan-negara, mereka sepenuhnya menjadi anggota civil society dan menerima perlindungan negara serta berbagai keuntungan lain sebagai warga negara. Sebaliknya, pembela “aliran sesat” secara aktif dimusuhi, tidak hanya orang-orang kafir yang tidak dapat berperilaku layak, mereka yang memiliki keyakinan pada Tuhan lebih sulit untuk berdiam dalam masyarakat yang mengacaukan kebenaran kepercayaan dengan kebenaran palsu, mempropagandakan kebohongan, dan merusak pendidikan agama. Karena negara berketuhanan harus dipegang, maka harus memberikan hak istimewa terhadap orang yang percaya pada Tuhan dan menuntut tindakan-tindakan menyimpang sebagai penodaan terhadap agama (blasphemy).
BERSAMBUNG!!!……
*Hubungan Internasional, Universitas Boston. Dialihbahasakan oleh: Ahmad Fedullah dari: “Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia”. Terjemahan artikel ini diposting secara berkala sebagai program terbaru Formaci. 

Redaksi

2 comments