Formaci

Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia


Keberhasilan Sistem Presidensialisme di Indonesia[1]
Saepul Yahya[2]
Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai sistem pemerintahan presidensialisme di Indonesia, kita harus membedakan sistem presidensial dan parlementer. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan dimana presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Misalnya, Indonesia, AS, dan beberapa negara di Amerika Latin, seperti, Brasil dan Chili. Sedangkan, sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana kepala negara dipimpin oleh Presiden dan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Misalnya, Inggris, Australia, dan India.
Perdebatan antar kedua sistem ini menjadi  tranding topic di kalangan para ilmuwan sosial perbandingan politik. Bagi penulis, hal ini disebabkan oleh dua hal pokok.  Pertama,pada tahun 1960an sampai 1970an terdapat negara-negara demokrasi baru di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Kedua, berkaitan dengan model sistem pemerintahan berpengaruh terhadap stabilisas atau instabilitas demokrasi di sebuah negara.
Terdapat beberapa gelombang para ilmuwan perbandingan politik, dalam melihat pengaruh model sistem pemerintahan terhadap stabilitas atau instabilitas demokrasi sebuah negara. Hampir semua ilmuwan ini sepakat menggunakan tiga indikator dalam melihat instabilitas yang bahkan berujung dalam kegagalan demokrasi (democracy breakdown). Pertama,sistem pemerintahan mana yang lebih memunculkan konflik. Kedua, sistem pemerintahan mana yang lebih berpotensi mengalami kebuntuan. Terakhir, kinerja pemerintahan.
Gelombang pertama dicetuskan oleh beberapa ilmuwan perbandingan politik seperti Juan Linz, dkk. Dalam artikelnya yang fenomenal, The Peril of Presidentialism, Linz menyebutkan bahwa sistem pemerintahan pesidensialisme lebih beresiko dibandingkan sistem parlementer. Gelombang kedua, yaitu teori-teori yang dibuat oleh Scott Mainwaring menjadi tumpuan teoritis. Mainwaring masih mengafirmasi bahasa pesidentialisme, akan tetapi dengan syarat jika sistem presidensialisme digabung dengan multiparty system. Gelombang ketiga, Elgie mengacu pada pendekatan yang lebih optimis. Dia melihat bahwa sistem presidensialsme di beberapa negara bisa mengalami keberhasilan.
Bagaimana dengan Indonesia? Untuk menjawab petanyaan ini, kita harus mengetahui beberapa poin penting. Pertama, setelah tahun 2004, Indonesia memakai sistem presidensialisme murni. Kedua,Indonesia menganut multyparty system. Ketiga, Indonesia merupakan negara demokrasi baru. Pertanyaan selanjutnya, apakah Indonesia akan mengalami deadlock (kebuntuan) atau kegagalan demokrasi (democracy breakdown) antara legislatif dan eksekutif?
Untuk menganalisa hubungan eksekutif-legislatif di Indonesia, terdapat beberapa pengamat yang sudah memfokuskan kajian mereka mengenai hubungan legislaif-eksekutif di Indonesia. Pertama, Braun, seorang indonesianis, melakukan penelitian seputar hubungan legislatif-eksekutif pada tahun 2004-2006. Dengan pengamatannya yang relatif singkat, dia menyimpulkan bahwa sistem presidensial tidak cocok di Indonesia. Sistem presidentialisme menyebabkan konflik antara legislatif dan eksekutif yang tidak berkesudahan. masih menurutnya, Indonesia lebih baik menganut sistem pemerintahan parlementer seperti halnya di Thailand. Pendapat Braun ini, diikuti oleh para pengamat Indonesia, seperti Saiful Mujani (Guru besar Formaci).
Kedua, tesisnya Kuskridho Ambardi mengenai sistem “kartel”. Menurutnya, Indonesia tidak mengalami konflik antara legislatif-eksekutif karena menggunakan sistem politik kartel. Temuannya yaitu, pertama, bahwa partai-partai baik di eksekutif-legislatif tidak memunculkan oposisi. Kedua, partai-partai politik cenderung untuk ‘bergerumul’ sehingga tidak adanya perdebatan yang menyebabkan kebuntuan.
Berbeda dengan kedua pakar tersebut, Djayadi Hanan, menyuguhkan perspektif lain yang menurut penulis lebih menyeluruh. Djayadi Hanan melakukan penelitian tentang sistem presidensialisme di Indonesia dari tahun 2004-2009 dan 2009-2014 (masa dua periode pemerintahan SBY) dari perspektif institusionalisme. Menurutnya Sistem presidensialisme dengan multipartai di Indonesia berjalan relatif stabil. Jawabannya terletak pada mekanisme kelembagaan dan non-kelembagaan. Mekanisme kelembagaan yaitu mekanisme dengan menggunakan prosedur konstitusi. Misalnya, “legislatif kuat” (legislative heavy), dan sebagainya. Sementara non-kelembagaan yaitu mekanisme di luar lembaga atau hukum yang resmi. Misalnya, presiden yang akomodatif-kooperatif, elite yang pragmatis, dan sebagainya.
Dengan tool of analysis yang disuguhkannya, Djayadi Hanan optimistis bahwa Indonesia tidak akan mengalami deadlock sampai tahun 2010. Presiden hanya bisa lengser dari kekuasaanya hanya apabila, pertama, melakukan tindakan skandal. Kedua, demontrasi besar-besaran oleh publik  untuk menjatuhkannya. Ketiga, melemahnya dukungan partisan di DPR. Menurut penulis, petuah ini sangat menarik. Kita bisa menggunakan teorinya dengan melihat perkembangan politik pemerintahan Jokowi-JK. Apakah pemerintahan Jokowi-JK dengan “presiden minoritas” akan mengalami deadlock?

 


[1] Sebagai bahan pengantar diskusi di Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci). Kamis, 06-05-2015, pkl. 19.30 wib.
[2] Mahasiswa Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Redaksi

Add comment